SPBU Terminal Menggala Bayar Gaji Dibawah UMK

SigerNews.com TUBA – SPBU 24.345.107 milik PT.Tulang Bawang Jaya atau yang lebih dikenal Pom bensin Terminal menggala disinyalir langgar pasal 185 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni melakukan pembayaran gaji karyawan dibawah UMK ( Upah Minimum Kabupaten ) tahun 2020.

UMK adalah upah bulanan terendah disuatu kabupaten yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan. Untuk kabupaten Tulang Bawang, UMK tahun 2020 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/805/V.07./HK/2019 yaitu sebesar Rp. 2.443.313,29.

Salah satu karyawan yang namanya enggan disebutkan, kepada awak media menuturkan bahwa dirinya sudah bekerja selama 4 tahun namun sampai saat ini gaji yang diterimanya per bulan hanya sebesar Rp. 1.600.000,- masih jauh dibawah UMK tahun 2020.

“saat ini hanya Rp1,600,000 jangankan dibayar sesuai UMK 2020 dibandingkan dengan UMK tahun 2019 dan 2018 masih sangat jauh. kalau dibanding SPBU lain gaji di SPBU milik PT. Tulang Bawang Jaya ini masih lebih rendah” ungkapnya.

Diketahui, kewajiban perusahaan mengenai pembayaran upah sesuai UMK sudah diatur pada Pasal 185 UU no 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “perusahaan yang melanggar ketentuan membayar gaji dibawah UMK dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta rupiah”.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Kabupaten Tulangbawang, Rabu 12/8/2020, Kepala Dinas Ir. Nurmansyah Rani yang diwakili oleh Kabid Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Andri, S.Sos.,MM menyatakan belum mengetahui hal tersebut untuk itu dalam waktu dekat dia akan membentuk tim untuk melaksanakan Monitoring di SPBU 24.345.107 milik PT.Tulang Bawang Jaya tersebut.

Apabila memang ditemukan pelanggaran terkait pengupahan dibawah UMK Tulang Bawang, Andri mengatakan pihaknya akan memberi teguran. dan untuk masalah sanksi wewenangnya ada di Disnaker Provinsi. “kita hanya melaporkan, akan tetapi apabila SPBU masih melanggar maka akan kita laporkan ke Disnaker Provinsi untuk dapat diproses sanksinya” tegasnya.

Sementara itu, Ruslan, selaku Direktur PT. Tulangbawang Jaya susah untuk ditemui dan saat dihubungi via telpon enggan berkomentar. Manajemen perusahaan Adi saat ingin dikonfirmasi dikantornya selasa 18/08/2020 juga menolak untuk bertemu dan berkomentar.(rama/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *