Jaringan Muda Ketahanan Nasional Gelar Diskusi, Pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja Bagi Pelaku Usaha dan Pekerja

SigerNews.com JAKARTA – Omnibus law Cipta Kerja merupakan Bagian dari Rancangan Undang-undang yang diusulkan pemerintah kepada DPR-RI, semangat RUU ini selain mempermudah masuknya investasi juga terciptanya lapangan kerja dengan lebih luas bagi pelaku usaha dan pekerja.

“Merespon Rancangan Undang-undang tersebut, Jaringan Muda Ketahanan Nasional mengelar diskusi online dengan tema Pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja Bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Selasa, (18/08/2020).

Diskusi tersebut menghadirkan Narasumber Eko Darwanto (Pengawas BPJS Ketenagakerjaan) Witjaksono (Ketua Umum Serikat NU/Pengusaha) dan Harsih Setiawandari (Ketua Umum Jamtanas) selaku pengarah, Diskusi online ini di hadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Eko Darwanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pembahasan mengenai Undang-undang Omnibus Law ini harus dikembalikaan ke rel yang benar dengan melibatkan berbagai unsur, pengusaha, pekerja dan pemerintah, sehingga keterlibatan seluruh pihak tersebut, Rancangan Undang-undang Omnibus Law dapat dilakukan dengan baik. Karena jika tidak melibatkan pekerja misalnya, maka pekerja merasa ditinggal. Dalam membahas Undang-undang Omnibus Law ini kita harus memperoleh hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah.

“Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak memperdebatkan perbedaan-perbedaan pasal di dalamnya itu hal yang wajar. Saya berharap Rancangan Undang-undang Omnibus Law dijadikan usulan untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya Meski terdapat dinamika didalamnya. justru seharusnya saya mengusulkan tidak hanya pasal-pasal di dalamnya berfokus pada prakerja tetapi juga fokus pada pekerja,” imbuh eko darwanto.

“Kita harus mengedukasi masyarakat, untuk memberikan informasi yang benar mengenai Undang-undang Omnibus Law ini. Agar masyarakat dapat menerima Undang-undang Omnibus Law. Kita harus memahami isu simpang siurnya seperti apa. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa Undang-undang Omnibus Law manfaatnya tidak kurang dari Undang-undang No. 13 Tahun 2009. Undang-undang No. 13 Tahun 2009 ini sebenarnya sudah bagus, namun pemerintah ingin menyederhanakan Undang-undang tersebut. Namun hasil akhirnya tetap berada di tangan DPR. Perdebatan dalam pembahasan Undang-undang ini terjadi mengenai pesangon, penghargaan, jam kerja, dan PKWT. Namun terdapat dua hal yang menurut saya posotif dalam Undang-undang ini, yakni usaha pemerintah yang cukup baik mengenai PKWT dan adanya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan),” ungkap Pak Eko darwanto yang juga aktivis serikat buruh.

Narasumber lainya, Witjaksono menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang Omnibus Law ini harus berpihak kepada pelaku bisnis UKM. Karena UKM merupakan pengusaha tingkat kecil mikro yang perlu diperhatikan, demi kenaikan tingkat ekonomi untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Pengusaha biasanya membutuhkan kepastian dalam berinvestasi, mengenai biaya, perizinan, maupun kalkulasi usaha. Jika kita berinvestasi di luar negeri, maka kita akan bisa memprediksi kenaikan UMR, namun di Indonesia kita tidak bisa memprediksinya sehingga ini perlu diperbaiki di Indonesia.

“Usaha Kecil Mikro yang notabennya tidak mengerti mengenai perundang-undangan, maka perlu memperoleh pelatihan mengenai undang-undang yang pasti mengenai Omnibus Law. Agar mereka tidak bingung meski bertindak bagaimana dan tidak merasa dirugikan oleh pihak lain,” ungkap Mas witjak sapaan akrabnya.

Pada masa pandemi ini, efek ekonomi secara nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan. Semua bisnis mengalami penurunan di atas 50%. Lalu bagaimana kita menjalankan bisnis yang sedang menurun ini? Pola pikir kita harus berubah untuk bergerak optimis, saya pastikan tidak semuanya turun. Misalnya seperti bisnis kesehatan, daring, dan yang berbau dengan penyelesaain masalah. Misalnya usaha restaurant turun, maka kita harus kreatif untuk melakukan bisnis restaurant kita secara daring sehingga bisnis kita tidak mengalami penurunan yang sigifikan. Pada masa pandemi ini pun usaha Frozen Food naik 30%.” Tutup Witjaksono dalam diskusi online terebut. (Rilis)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *