Dema IAIN Metro Dorong Surat Tuntutan PTKIN untuk Direalisasikan

SigerNews.com LAMPUNG – Kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementrian Keagamaan yang tidak konsisten membuat banyak pihak kecewa, terutama soal intruksi pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negri (PTKIN).

Setelah diterbitkannya tanggal surat edaran intruksi pengurangan UKT/SPP pada 06 April 2020, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI kembali menerbitkan surat edaran yang isinya mencabut surat edaran sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan terdapat intruksi kepada rektor kampus PTKIN untuk melanjutkan regulasi UKT sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebagai respon atas ketidakjelasan tersebut, forum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia melayangkan Surat Terbuka kepada forum rektor PTKIN, Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), dan Menteri Agama RI untuk melakukan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2020-2021 masa pandemi Covid-19 (Senin, 23 April 2020).

“Ada beberapa tuntutan yang terdapat dalam surat tersebut. Diantaranya adalah tentang evaluasi sistem perkuliahan, yang kedua terkait dengan dispensasi, dan yang ketiga terkait dengan kuota Free Access. Dirasa penting untuk kemudian diberikannya dispensasi UKT Di semester ganjil 50% karena mahasiswa 3 bulan tidak melaksanakan perkuliahan di kampus dan 50% itu dirasa ideal” terang Munif Jazuli, Presiden Mahasiswa IAIN Metro yang juga ketua Tim Kajian analisis UKT PTKIN se-Indonesia.

Surat terbuka tersebut berdasarkan rapat Dema PTKIN se-Indonesia secara online yang juga disertai koordinator pusat serta petisi yang dibuat di beberapa kampus di lingkungan PTKIN setempat terkait pemotongan UKT dan berbagai macam keresahan dan keluhan dari mahasiswa terkait perkuliahan secara daring online.

Tak terkecuali PTKIN di wilayah Provinsi Lampung, DEMA IAIN METRO juga turut mendorong agar Surat Terbuka dan Surat Tuntutan DEMA PTKIN tersebut segera direalisasikan dengan bijak oleh Kemenag RI melalui Dirjen Pendidikan Islam maupun kelembagaan kampus.

“Selain itu terdapat juga tuntutan kepada Kementerian Agama agar bijak dan Rektor harus bijak dalam mengeluarkan setiap regulasi kebijakan di tengah pada covid 19 agar perkuliahan non akademik maupun non-akademik bisa berjalan semaksimal mungkin dan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh kalangan mahasiswa dan civitas akademika” tegasnya.

Koordinator pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Ongky Fachrur Rozy juga menegaskan bahwa tuntutan ini tak hanya terhenti pada permintaan maaf dari kementrian, tetapi yang paling substansi adalah bagaimana tanggapan atas surat terbuka ini yang melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap mahasiswa.

“Tanggapan saya terkait situasi terkini, yang pertama tentu Dema PTKIN dan mahasiswa PTKIN se Indonesia akan mengawal kebijakan-kebijakan ini sehingga kebijakan akan mengerucut dan Pro terhadap mahasiswa. Yang kedua, tidak akan berhenti di permintaan maaf Mentri tetapi bagaimana bapak Mentri juga memberikan tanggapan dan kebijakan yang Pro terhadap kami” ujarnya. (Abib)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *