PMII Gelar Dialog Publik Mengkaji Omnibus Law, Terkait Dampak Positif dan Negatif Untuk Masyarakat

SigerNews.com JAKARTA – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Sosial Humanoria Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) hari ini menggelar dialog publik tentang “Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyederhanaan Regulasi Birokrasi” bertempat di Auditorium UNUSIA Jakarta. Senin (24/02/2020).

Diskusi tersebut merupakan respon terhadap isu nasional yang sedang ramai saat ini tentang Omnibus Law, yang tujuannya sebagai penyederhanaan regulasi izin investasi dan industri. Alwi yang merupakan Ketua Rayon mengungkapkan bahwa Omnibus Law penting dikaji oleh mahasiswa untuk mengetahui dampak positifnya dan negatifnya bagi kita semua.

“Kita semua, sebagai sahabat-sahabat yang didunia gerakan, penting untuk mengkaji Omnibus Law, apa dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat dan kita semua,” ungkap Ubadurahman Al Alawy, mahasiswa sosial humaniora itu.

Diskusi publik ini, panitia mengundang Advokat, Dwi Nugroho, S.H. yang mengkaji dari sisi hokum, dan Aziz Askhari, S.Ag. alumni PMII yang aktif didunia jurnalistik.

Dalam pemaparannya, Dwi Nugroho, S.H menelaskan bahwa Indonesia pernah mengalami empat kali amandemen UUD. Amandemen undang-undang dasar menciptakan turunan perundang-undangan, maka setelah itu banyak perundang-undangan dan peraturan, baik peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kabupaten.

“Efek pasca amandemen UUD adalah banyaknya Undang-undang dan peraturan baru,” ungkap pria yang merupakan alumni Fakultas Hukum UI.

Hal ini mengakibatkan adanya benturan atau tumpang tindih peraturan baik dari Perpu hingga Perda yang mengakibatkan panjangnya alur birokrasi dalam mengurus beberapa hal. Oleh karena itu diperlukan terobosan baru untuk memangkas dan mempermudah dalam pengurusan melalui alur birokrasi ini.

“Omnibus Law pada prinsipnya ingin menyederhanakan regulasi itu,” imbuh Dwi.

Omnibus Law kedepannya akan lebih mempermudah izin usaha, karena ada beberapa kewenangan dari pusat, dimana izin-izin dalam usaha dimana yang awalnya dikelola oleh daerah maka sekarang akan di kelola oleh pusat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar dengan dipermudahkannya perizinan ini.

“Besok izin usaha lebih banyak wewenangnya di pemerintah pusat, harapannya dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar,” ujar Dwi.

Kendala perizinan ini seringkali dikeluhkan oleh investor baik dari dalam hingga luar negeri yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia dimana ada sekitar 30 syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka memilih negara lain untuk dijadikan tenpat berinvestasi. Dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat menarik para investor sehingga disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

“Harapannya dengan menarik para investor disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” pungkas Dwi.

Narasumber yang kedua, Aziz Askhari, menjelaskan pada dasarnya pemerintah ingin menciptakan UU yang menyederhanakan proses regulasi dan investasi di Indonesia, karena negara harus berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, dan paradigm pemerintah hari ini cara meningkatkan ekonomi adalah negara harus memaksimalkan investasi yang masuk ke Indonesia dan menjaga investor lama tidak keluar dari Indonesia.

“Pada prinsipnya niat pemerintah baik, ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena paradigma ekonomi pemerintah adalah ekonomi klasik, maka caranya adalah menjaga dan menambah investasi masuk ke Indonesia,” ungkap pria yang juga sedang menempuh magister ekonomi itu.

Diapun mengungkapkan bahwa diluar sana banyak kelompok masyarakat yang menganggap RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap tidak memihak para buruh dan hanya berpihak ke investor, dan adapula yang menganggap

“Publik terbelah soal RUU Cipta Lapangan Kerja, ada yang menilai positif dan ada yang menilai negative,” imbuh Aziz. (Abib)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *